Oleh: Pramoedya Ananta Toer
Dia – Sukarno – mempersatukan dan
memerdekakan negerinya. Dia membebaskan rakyat dari rasa rendah diri dan
membuat mereka merasa bangga dan terhormat menjadi orang Indonesia, menjadi
satu nasion yang memiliki republik Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia.
Semua ini terjadi sesudah 350 tahun kolonialisme Belanda dan 3,5 tahun
pendudukan fascisme Jepang dalam Perang Dunia ke-II. Apa yang dia kerjakan pada
17 Agustus 1945 sebenarnya adalah tepat sama dengan apa yang dilakukan Thomas
Jefferson bagi negeri dan bangsa Amerika pada 4 Juli 1776. Dia menjadi
satu-satunya politikus dan negarawan dalam sejarah politik modern umat manusia
yang mempersatukan negeri dan bangsanya tanpa meneteskan setitik darah pun.
Bandingkan dengan Jendral Suharto yang membantai dan memenjarakan dua juta
orang lebih hanya untuk menegakkan rejim yang dia namakan Orde Baru.
Bung karno, begitulah paling senang dia
dipanggil, telah memberikan semua bagi negerinya: kedudukan, karier politik
sampai bahkan nyawanya demi persatuan, kesatuan dan perdamaian bangsanya.
Itulah puncak-puncak kebenaran Sukarno yang untuk selama-lamanya tak pernah
akan hapus, betapa pun bahaya desintegrasi dewasa ini mengancam Indonesia
akibat warisan politik jendral Suharto. Tetapi berbeda dari pemimpin
kebangkitan nasion Amerika itu, Pejoang kemerdekaan dan martabat manusia
Indonesia ini tidak mendapat perlakuan adil dari sejarah sebagaimana patut dia
terima dan semestinya dia diperlakukan.
Bagi sejumput kecil orang yang jujur dan
tajam pandangan, ketidakadilan yang dialami Sukarno sebenarnya sudah lama
diketahui, tetapi baru mulai sekarang pada saat kita akan meninggalkan abad 20,
kejadian dengan Sukarno berangsur mulai terungkap dan dimengerti. Orang mulai
mengerti bahwa Sukarno berada di pihak yang benar – dia bersih dari segala
kotoran yang telah dilemparkan ke mukanya pada saat dia sudah tak berdaya
berada dalam kerangkeng Jendral Suharto sampai kepada ajalnya.
Pada saat Sukarno bersama Mohammad Hatta
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, cukup banyak
politisi dan kaum intelektual Amerika dan Eropa melihat dalam diri Sukarno
pembawa sinar pencerahan di negeri-negeri terkebelakang; dia dipandang semacam
jelmaan Thomas Jefferson atau Abraham Lincoln. Tetapi anggapan seperti itu
tidak berlangsung lama. Sebab, seusai perang Dunia ke-II, seluruh dunia mendadak
dilanda suatu gelombang baru maha dahsyat. Ada setan baru lebih berbahaya lagi
muncul setelah setan naziisme dan setan fascisme dihancur-leburkan : setan
komunis. Perang panas berganti “perang dingin” yang tidak kalah memakan jumlah
korban dan penderitaan besar rakyat dibanding dengan perang panas Perang Dunia
ke-II, tetapi kali ini gelanggang pertarungannya berlangsung di negeri-negeri
Selatan, dan berjalan lebih lama – bukan lima tahun – tetapi memakan seluruh
paroh kedua abad ke-20, dan yang paling merasakan kali ini adalah rakyat
negeri-negeri berkembang di Asia, Afrika dan Latin Amerika.
Abad 20 mencatat tonggak-tonggak penting
dalam perkembangan sejarah dunia. Sukarno menyebut abad 20 sebagai abad
kebangkitan rakyat kulit berwarna, abad kebangkitan rakyat-rakyat Asia, Afrika,
latin Amerika membebaskan diri dari belenggu kolonialisme barat. Dia sendiri
memainkan peran terkemuka dalam menggalang kebangkitan bangsa-bangsa kulit
berwarna, mobilisator persatuan Asia-Afrika dengan konperensi Bandung yang
historis itu, kemudian gerakan A-A ini juga meluas ke Latin Amerika. Sukarno
menamakan Abad 20 juga sebagai era intervensi, era dimana negara kuat dengan
bebas dapat mengaduk-ngaduk urusan intern negeri lain sesuai kepentingan
politik dan ekonomi yang dikehendakinya. Dari segi hubungan ketata-negaraan,
apa yang disebut era intervensi itu ditandai dengan munculnya satu fenomena
paling baru abad-20: kejayaan dan kecanggihan permesinan intelligent. Mereka
menjadi kekuasaan di dalam kekuasaan; negara di dalam negara. Badan-badan
inteligent ini menjadi kekuasaan iblis yanh lebih berkuasa dari pemerintahan
yang resmi di dalam suatu negara. Merekalah yang mengatur kemana dunia harus
menjurus; kearah mana suatu negeri harus berjalan. Mereka pulalah yang menetukan
bahwa kepala-kepala negara seperti misalnya John F.Kennedy, Lumumba, Nkrumah,
Modibo Keita, Sukarno, dan Allende, harus turun dari pentas politik dunia.
Itulah pertanda lahirnya zaman tiran-tiran dan diktator baru yang resmi, yang
sah dan terhormat, ditolerir dan diakui dalam pergaulan antar negara. Itulah
masanya kelahiran ketidakadilan yang suci, pemerkosaan hak-hak azasi yang sah,
pembunuhan massal yang adil. Abad 20 adalah era kejayaan organisasi
intelligent! Dan panggung tempat penguasa-penguasa intelligent itu
menyutradarai lelakon para tiran resmi ini terjadi di bumi kawasan selatan yang
disebut negeri-negeri berkembang. Kekuasaan negara dalam negara inilah yang
menentukan seluruh strategi dunia bagaimana melibas komunisme, bagaimana
memenangkan perang dingin setelah melibas naziisme Hitler, Fascisme Mussolini
dan militerisme Jepang. Pemimpin-pemimpin visioner, seperti John kennedy dengan
wawasan The New Frontiernya dan Sukarno dengan The emerging forcesnya, cuma
menjadi penghalang yang dengan segala cara harus disingkirkan. Strategi
organisasi maha-kuasa ini dalam menumpas Komunis di Eropa Barat adalah jelas:
membanjiri negeri-negeri itu dengan dana dan sandang-pangan. Tetapi berbeda
sama sekali dengan Eropa Barat, resep yang digunakan di Asia, Afrika, latin
Amerika, tempat lahan sasaran mereka menanam modal mereka, bukanlah kucuran
dana, bukan Marshall Plan, tetapi kiriman senjata dan menciptakan rejim-rejim
militer setempat sebagai penguasa atau kekuasaan dalam kekuasaan. Rejim militer
seperti Mobutu di Afrika dan Suharto di Asia yang menginjak-injak hak-hak Azasi
manusia mereka restui asal saja dilakukan atas nama rakyat, diajak bermitra
memperkaya diri tanpa batas bersama modal asing. Memenjarakan dan membunuh
rakyat tidak peduli jumlahnya, selama semua itu dilakukan atas nama demokrasi
demi menumpas komunis. Dalam konteks situasi seperti itu citra Thomas Jefferson
yang tadinya melekat pada Sukarno mendadak sontak berubah menjadi agen komunis
berbahaya, karena Sukarno dianggap memberikan kesempatan bagi kaum komunis
memperluas wilayah pengaruhnya. Itulah paradigma abad 20 kubu kapitalis barat:
kekuatan dan kekuasaan militerisme lokal mengkerangkeng dinamisme dan
emansipasi rakyat, demi stabilisasi politik guna meratakan jalan bagi kiprahnya
penanaman modal.
Kampanye fitnah pada awalnya dimulai
dengan menuduh Sukarno sebagai kolaborator militerisme Jepang, kemudian dia
menjadi diktator dengan konsep demokrasi terpimpinnya, selanjutnya dia
kejangkitan megalomania yang mau membangun dunia baru dengan distribusi
kemakmuran yang lebih adil, padahal ekonomi negerinya sendiri –begitu
katanya—tak diurus sehingga membikin rakyatnya melarat.
Benarkah apa yang dilemparkan ke muka
Sukarno itu? Bukan saja politisi, ada juga pakar ilmu sosial dan sejumlah
wartawan –terutama Belanda bersama rekan-rekan Indonesianya yang sepemikiran
–ikut mengunyah-ngunyah sampah kotor itu. Sukarno kolaborator militerisme
Jepang? Pada waktu dia dalam tahun 30-an berada dalam tahanan pemerintah
kolonial Belanda, menjelang Perang Dunia ke-II, dia sudah menulis surat kepada
Gubernur Jendral Belanda tentang bahaya fascisme jepang dan menawarkan
kerjasama kaum nasionalis yang dia wakili untuk melawan musuh bersama itu.
Pemimpin nasional Indonesia lainnya, seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir,
menawarkan hal yang sama, akan tetapi tawaran dari tiga pemimpin terkemuka
Indonesia ditolak oleh Belanda. Namun sekurang-kurangnya Hatta dan Sjahrir
dibebaskan dari pulau pembuangan di kepulauan Maluku dan dikembalikan ke
Sukabumi di Jawa, tetapi sukarno tetap ditahan di Bengkulu-Sumatera sampai
tentara Jepang datang menduduki Hindia Belanda.
Belanda dalam beberapa hari takluk
kepada Jepang dan menyerahkan Indonesia dan rakyatnya termasuk Sukarno
bulat-bulat ke tangan kekuasaan militeris Jepang. Orang sehat tentu bertanya:
apakah ada hak moral Belanda atau siapa pun di dunia barat untuk menuduh
Sukarno macam-macam bila dia menggunakan kesempatan yang terbuka baginya untuk
membangunkan kesadaran nasional pemuda dan rakyat Indonesia agar bangkit siap menyongsong
kemerdekaan tanah-air yang dia perjuangkan sepanjang masa hidupnya? Apa yang
dikerjakan Sukarno selama pendudukan Jepang adalah suatu tugas politik
maha-besar yang tidak mudah dapat dibayangkan orang sekarang. Di bawah hidung
militerisme Jepang dengan kharisma pribadinya yang besar dia membangkitkan
semangat rakyat yang beratus tahun dikatakan indolent menjadi matang
menyala-nyala guna mempersiapkan diri rela berkorban jiwa-raga menyongsong
kemerdekaan. Dunia kemudian mengenal heroisme pemuda Indonesia yang pada 10
November 1945 mengorbankan segalanya menghadapi kekuatan mahadasyat tentara
sekutu pemenang Perang Dunia ke-II untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945.
Sukarno diktator? Sedikitpun dia tidak
punya bakat untuk menjadi seorang diktator. Hati nuraninya terlalu anggun, dia
terlalu diilhami nilai-nilai Barat kalau tak mau dikatakan menjadi korban
nilai-nilai yang dia sanjung-sanjung dan junjung tinggi : demokrasi dan
idée-idee Entlightment revolusi Prancis. Justru oleh karena itu pula, Sukarno
tidak akan mampu membangun Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Jendral
Suharto. Pembangunan Indonesia atau lebih tepat pembangunan di Indonesia selama
Rejim orde baru Suharto yang dipuja-puja oleh dunia Barat, memang betul hanya mampu
dilakukan oleh Suharto. Sebab untuk itu mutlak diperlukan orang yang tidak
punya hari-nurani, orang yang bengis tega hati sanggup membunuh dan
menjebloskan siapapun dalam penjara kalau dia membutuhkan tanah untuk lapangan
golf atau segala macam proyek lain yang dia dan anak-anaknya ingin miliki.
Bagaimana dengan “Demokrasi terpimpin”
Sukarno? Justru dalam butir ini tidak ada satu negara demokrasi Barat pun
mempunyai hak moreel untuk menuduh sukarno meninggalkan demokrasi dan menempuh
diktatur lewat konsep demokrasi terpimpinnya. Bukankah justru Sukarno yang
dikhianati oleh Barat yang demokratis itu? Apakah itu demokrasi barat yang
dibangga-banggakan? Demokrasi Barat memang betul demokrasi, tetapi hanya untuk
di dalam negeri mereka sendiri! Untuk di luar negeri, demokrasi barat itu tidak
ada dan boleh tidak berlaku. Bukankah bagi demokrasi barat sah-sah saja
menjajah dan menguras kekayaan negeri –negeri lain?
Sukarno menjadi Presiden secara formal
selama 20 tahun, 1945-1965. Sebenarnya dia cuman enam tahun terakhir 1959-1965
berkuasa; dalam arti memegang langsung pemerintahan dimana dia kemudian
meluncurkan gagasan “demokrasi terpimpin”nya. Mengapa dia berpaling ke
demokrasi terpimpin? Padahal selama Sukarno aktif dalam politik, mulai zaman
mahasiswanya, sampai dia menjadi presiden selama 14 tahun sampai 1959, tidak
pernah dia satu kali pun menyinggung apalagi membela “demokrasi terpimpin”.
Juga tidak dalam puncak dari segala pidatonya yaitu pidato bersejarah 1 Juni
1945 yang telah melahirkan wawasan politik pancasila, ideologi negara Republik
Indonesia yang diterima bulat sampai detik sekarang ini. Silahkan teliti semua
tulisan dan semua pidatonya yang beribu-ribu jumlahnya itu! Jadi sekali lagi
mengapa Sukarno dia pilih demokrasi terpimpin? Tidak lain karena dia terlalu
berkukuh pada demokrasi ala barat. Walau pun dia tidak setujui berbagai praktek
penerapannya, tetapi sebagai demokrat sejati dia ikuti kemauan Hatta, Sjahrir
dan berbagai pemimpin Indonesia lainnya yang bergilir memegang tapuk
pemerintahan sesuai dengan Azas demokrasi pola barat. Akibatnya Indonesia
memiliki 60 partai politik yang beberapa bulan sekali boleh berganti-ganti
kabinet.
Sukarno terpaksa menghentikan hura-hura
demokrasi Barat yang mengacau itu. Dia memperkenalkan demokrasi terpimpin yang
mereorganisasi 60 partai politik menjadi 11. Suatu langkah yang dia selalu
namakan sebagai suatu Notwendigkeit, suatu political neccecity. Tetapi itulah
adalah diktatur! Sebaliknya bila Jendral Suharto sebagai kuda pentagon
membubarkan semua partai politik dan menyisakan dua partai politik yes-man saja
untuk sekedar menjadi ornamen demokrasi disamping partai Golkar sebagai
kendaraan politiknya yang mutlak berkuasa, maka itu bukan demokrasi terpimpin,
bukan diktatur. Inilah ciri abad 20 yang saya namakan zaman para tiran resmi.
Era Mobutu, Suharto, Pinochet, era pelanggaran hak asasi yang suci dan era
pembunuhan masal yang adil. Era paradigma politik luar negeri Amerika untuk
memelihara dan mendukung para jendral dan rejim-rejim militer di negeri-negeri
berkembang sebagai faktor stabilisator di kawasan bumi bagian selatan untuk
memungkinkan modal mereka bekerja dengan aman. Khusus menyangkut Indonesia,
memasuki millennium selanjutnya masih tampak jelas tanda-tanda bahwa Amerika
akan tetap mengandalkan kekuatan angkatan darat berikut sekutu golkarnya
sebagai perpanjangan tangan untuk menjamin kepentingan-kepentingan mereka terus
dapat berlangsung seperti sediakala dimasa-masa kejayaan Orde Baru Suharto yang
sudah lewat. Masih tak terpikir oleh para penguasa di Washington bahwa berkukuh
terus pada paradigma kekuasaan militer sebagai faktor stabilisasi sekarang
menjadi kontra-produktif bahkan destruktif. Pemecahan segala masalah, mulai
dari Aceh, Ambon, Irian, Timtim, konflik etnik, sampai kepada krisis
ekonomi-moneter dan stabilisasi politik untuk memungkinkan investasi modal
bekerja dengan aman, kuncinya tidak lain adalah menugaskan militer menjadi
militer, dan menghentikan mereka menjadi politikus.
Catatan: artikel ini sudah dimuat sebelumnya di
Hasta Mitra dan berdikari.online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar